Saturday, April 6, 2019

Program Strategis Menuju Sikka Sejahtera

Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo (Kanan) sedang Memberikan Kuliah Umum
 di Kampus STFK Ledalero Maumere Flores NTT pada Sabtu (6/04/2019).

Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) Ledalero menyelenggarakan kuliah umum dalam rangka merayakan 50 tahun usia berdirinya STFK Ledalero di Aula St. Thomas Aquinas pada sabtu pagi (6/4/2019). Kuliah umum dengan tema “Program Strategis Bupati Sikka Menuju Sikka Sejahtera” ini dibawakan oleh Bapak Fransiskus Reberto Diogo, selaku Bupati kabupaten Sikka periode 2018-2023, dan diikuti oleh semua civitas akademika STFK Ledalero dengan beberapa tamu undangan. 

Dalam kata sambutan, ketua STFK, Pater  Otto Gusti Madung, SVD menyampaikan bahwa kuliah umum dari bapak Bupati Sikka ini merupakan kuliah umum pertama yang dibawakan oleh Bupati Sikka di STFK Ledalero. Selain itu, sesuai dengan tema kuliah umum, Pater Otto mengatakan bahwa kesejahteraan rakyat menjadi alasan masyarakat untuk melegitimasi demokrasi elektoral di negara ini. Dan ‘keributan’ yang terjadi antara Bupati Sikka dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Sikka beberapa waktu lalu menjadi tanda kehadiran demokrasi di daerah ini. 

Pater Fredy Sebho, SVD selaku moderator dalam kuliah umum ini mengatakan bahwa seorang pemimpin itu mesti menjadi seorang pemimpin yang berhati singa dan berotak kancil demi menyusun strategi pembangunan bersama rakyat, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh filsuf Machiavelli. “Seorang politikus harus berkuasa, bukan hanya berperilaku,” sambung Pater  Fredy. Dalam artian, seorang pemimpin itu mesti tegas demi kebenaran, meskipun harus dibenci oleh banyak orang.

Lalu, dalam rangka menyusun program strategis bagi kabupaten Sikka, Bupati Sikka yang terpilih melalui jalur independen ini menggunakan konsep negara kesejahteraan.  “Konsep ini mengutamakan kebijakan publik (Public Policy),” katanya. Di samping itu, Bupati yang akrab disapa Roby Idong ini juga mengutarakan empat model pembangunan yang ada di dunia ini, di antaranya: model universal, institusional, residu, dan minimalis. Model universal sering digunakan oleh negara-negara di Eropa. Model pembangunan ini memprioritaskan jaminan kesehatan, pendidikan, dan hak-hak dasar lainnya. Semua hak-hak dasar harus dipenuhi tanpa terkecuali. 

Kemudian, model institusional erat kaitannya dengan model kelembagaan. Hal ini tampak dalam program BPJS yang berlaku selama ini. Selanjutnya, Bupati yang menamatkan pendidikan S1 dalam bidang Ilmu Administrasi Negara di Universitas Brawijaya Malang ini mengatakan bahwa model residu adalah model pembangunan yang mengutamakan orang-orang miskin. Dalam hal ini, pemerintah akan mencari orang-orang yang tidak sejahtera. Dengan begitu, pemerintah hendak menyelesaikan semua persoalan yang dialami oleh orang miskin di daerah pemerintahannya. Bupati Idong mengatakan bahwa model minimalis merupakan model pembangunan yang membiarkan orang miskin untuk tetap miskin. “Dalam waktu lima tahun ke depan, kami akan menggunakan model universal dan residu guna mewujudkan kabupaten Sikka yang sejahtera,” tegas Bupati Idong.

Di tengah keterbatasan anggaran, waktu, dan wewenang, Bupati Sikka tetap berkomitmen untuk memajukan pendidikan dengan menaikkan dan memanajemen dana pendidikan secara baik, melindungi masyarakat Sikka dengan meningkatkatkan pelayanan kesehatan termasuk dengan menyediakan rumah sakit tanpa kelas, serta memberdayakan ekonomi perempuan dan mengembangkan industri kreatif. 

Dalam kaitan dengan industri kreatif, Patrisius Haryono, mahasiswa tingkat IV STFK Ledalero menanyakan kebijakan pelobian dan penentuan harga yang akan diambil oleh pemerintahan Bupati Robi Idong terhadap barang-barang komoditi yang dihasilkan oleh masyarakat Sikka. “Kita akan menstabilkan dan memperbaiki harga komiditi kita dengan mengubah pola penyaluran barang-barang komiditi tersebut. Kita akan mengelola semua barang-barang komiditi yang dihasilkan melalui industri kreatif demi menggantikan pola penyaluran yang menggunakan alur perdagangan,” jawab Bupati Sikka dengan tegas.

Kuliah umum ini pun ditutup dengan sebuah kesimpulan dari Pater  Fredy, selaku moderator. Pater  Fredy mengatakan bahwa dosa seorang pemimpin tidak terletak pada hal yang telah dilakukannya, tetapi ketika seorang pemimpin tidak melakukan apa-apa.” Semoga Bupati Sikka belum berdosa,” sambungnya.


Penulis            : Fr. Ricky Mantero, SVD
Editor             : Flory Djhaut